Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor xxxxx Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utarai, BAPPEDA  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan monitoring evaluasi pelaksanaannya serta melakukan penelitian dan pengembangan.

 Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi, yakni : 

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.
  2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana,  penanaman modal  dan peneltian pengembangan.
  4. Pengkoordinasian perencanaan diantara dinas, lembaga teknis daerah dan penganggaran daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah lainnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing bidang tugasnya, adalah sebagai berikut :

1.    Kepala BAPPEDA, mempunyai tugas :

  1. Memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Kepala Badan menyelenggarakan fungsi 
  1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan
  2. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan,  Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan  Penetapan Kinerja Badan.
  4. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  6. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan   dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait.
  7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta.
  8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  9. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah

 2. Sekretaris BAPPEDA mempunyai tugas

  1. Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi Urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi
  1. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup badan.
  2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan.
  3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup badan.
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan  lingkup Badan.
  5. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
  6. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS.
  7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan.
  8. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

    Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu

  2.1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok:

  1. Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) serta program kerja Sub Bagian.
  2. Penyiapan  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  dibidang  program / perencanaan dan pelaporan.
  3. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta penetapan kinerja lingkup badan.
  4. Penyiapan bah
  5. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  6. an Koordinasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Penyiapan bahan penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
  8. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah.
  10. Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi ; RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS,
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
  12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 2.2.  Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:

  1. Melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bagian.
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan,
  3. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan lingkup badan.
  4. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi.
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara masing-masing bidang.
  6. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan  lingkup Badan.
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Badan.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

  2.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok:

  1. Melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bagian.
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan perjalanan dinas.
  3. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan keadaan pegawai.
  4. Pengumpulan pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan.
  5. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Ppelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup badan.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok:

  1. Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang ekonomi meliputi pertanian, keuangan, pengembangan dunia usaha, koperasi industri, perdagangan dan pertambangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang.
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup Bidang.
  3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, keuangan, pengembangan dunia usaha, industri, koperasi, perdagangan dan pertambangan.
  4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan tersebut yang disusun oleh Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Daerah.
  5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
  6. Perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
  7. Perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang perekonomian.
  8. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan program tahunan di bidang Ekonomi yang meliputi pertanian, keuangan, pengembangan dunia usaha, industri, koperasi, perdagangan dan pertambangan.
  9. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang.
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang.
  11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu:

3.1 Kepala Sub Bidang Pertanian, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas :

  1. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertanian, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. penyusunan rencana Pembangunan Daerah Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan.
  3. Penyiapan bahan perumusan  dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan,
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan.
  6. Pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan.
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Industr, Perdagangan, dan Pertambangan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 3.2.    Kepala Sub Bidang Koperasi, Industrian, Perdagangan dan Pertambangan. mempunyai tugas:

  1. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi, industri, Perdagangan dan Pertambangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok  tersebut  pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:
  1.  Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. Penyusunan rencana Pembangunan Daerah Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan.
  3. Penyiapan bahan perumusan  dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan.
  6. Pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan.
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok:

  1. Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang sosial budaya meliputi pemerintahan, pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

 

  1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang.
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang.
  3. Pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya.
  4. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan budaya.
  5. Penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
  6. Perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  7. Perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang sosial dan budaya.
  8. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang.
  9. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bidang dibawahnya.
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang.
  11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh:

 4.1 Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan memiliki tugas pokok:

  1. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

 

  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.
  3. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang, Pemerintahan Pendidikan dan Kemasyarakatan.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang, Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.
  6. Pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja  di bidang, Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan;
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4.2 Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok:

  1. merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi

 

  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  3. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah  di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosia.
  6. Pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok:

  1. Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana yang meliputi : urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, lingkungan hidup, penataan ruang, serta energi dan sumber daya mineral.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang.
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup Bidang.
  3. Pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana.
  4. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana.
  5. Penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
  6. Perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  7. Perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang fisik dan prasarana
  8. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang.
  9. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bidang dibawahnya.
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang.
  11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibantu oleh:

5.1. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok:

  1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Prasarana Wilayah, Pembangunan Pengairan, Pengaturan Tata Ruang dan dan Tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan SDA menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan prasarana wilayah, pembangunan pengairan, pengaturan tata ruang, lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral.
  3. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan prasarana wilayah, pembangunan pengairan, pengaturan tata ruang, lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan prasarana wilayah, pembangunan pengairan, pengaturan tata ruang, lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pembangunan prasarana wilayah, pembangunan pengairan, pengaturan tata ruang, lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral.
  6. Pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan prasarana wilayah, pembangunan pengairan, pengaturan tata ruang, lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral.
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan prasarana wilayah, pembangunan pengairan, pengaturan tata ruang, lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
  9. elaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok:

  1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang/
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi.
  3. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi
  6. Pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi.
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Statistik, Pelaporan dan Penelitian mempunyai tugas pokok:

  1. Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang statistik, pelaporan dan penelitian.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Bidang Statistik, Pelaporan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang.
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang.
  3. Pelaksanaan penelitian ekonomi sosial, budaya, Sumber Daya Alam, Prasarana wilayah dan pengembangan sistem.
  4. Pengkoordinasian penyusunan statistik daerah dalam mendukung basis data perencanaan pembangunan daerah
  5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang statistik, pelaporan dan penelitian.
  6. Penginventarisasian permasalahan dibidang statistik, pelaporan dan penelitian serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
  7. Perumusan bahan koordinasi dan kerjasama daerah di bidangstatistik, penelitian dan pengembangan
  8. Perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang penelitian , pengembangan dan statistik.
  9. Pelaksanaan analisa, penilaian bahan dan laporan termasuk laporan yang disampaikan oleh Dinas, Instansi dan Unit Kerja Satuan Organisasi mengenai pelaksanaan program pembangunan.
  10. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan penyusunan Laporan Bupati mengenai pelaksanaan pembangunan
  11. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bidang dibawahnya.
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Statistik, Pelaporan dan Penelitian dibantu oleh:

6.1 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi program mempunyai tugas pokok

  1. Meneliti dan mengadakan Penelitian, pengembangan sistem, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan evaluasi program.
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan sistem, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
  4. Pengumpulan , pengolahan dan analisa data di bidang penelitian dan evaluasi pogram sebagai bahan basis data perencanaanan pembangunan daerah.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang penelitian dan evaluasi program.
  6. Pelayanan perijinan dan rekomendasi teknis tertentu di bidang penelitian dan evaluasi program sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan evaluasi program.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Kepala Sub Bidang data dan Statistik mempunyai tugas pokok:

  1. Melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah serta menyusun dan memelihara statistik hasil pelaporan program/proyek pembangunan, mempersiapkan Laporan Bupati mengenai pelaksanaan pembangunan serta mempersiapkan peragaannya.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang data dan statistik.
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan statistik daerah dengan instansi pemerintah dan atau badan/lembaga penelitian.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang statistik
  6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data statistik daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  7. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok:

  1. Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang Penanaman Modal meliputi perijinan investasi, kerjasama dan pengendalian dan pengwasan investasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang.
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang.
  3. Pemberian dan penerbitan perijinan kepada investor yang menanamkan modal
  4. Pengadaaan kerjasama penanaman modal dengan investor
  5. Pengendalian dan pengawasan investasi yang telah ditanamkan.
  6. Pelaksanakan evaluasi penanaman modal dalam pembangunan daerah kabupaten.
  7. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal;
  8. Perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang penanaman modal.
  9. Penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
  10. Perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
  11. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang
  12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal dibantu oleh:

7.1 Kepala Sub Bidang Perijinan Investasi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok:

  1. Memberikan dan menerbitkan ijin dalam penginvestasian dan Mengadakan kerjasama dalam rangka penanaman modal.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perijinan Investasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang.
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perizinan Investasi dan kerjasama.
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam bidang Perizinan Investasi dan kerjasama.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang Perizinan, Investasi dan kerjasama.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang Perizinan, Investasi dan kerjasama.
  6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan bidang Perizinan, Investasi dan kerjasama daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perizinan, Investasi dan kerjasama.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi mempunyai tugas pokok

  1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dalam rangka investasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan Mengadakan pengawasan dalam rangka penanaman modal/investasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) serta program kerja Sub Bidang;
  2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perizinan Investasi dan kerjasama.
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam bidang Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi.
  4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi.
  5. Penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi.
  6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kepala BAPPEDA


Ir. H. Nanang Matalata

Agenda

December 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31